wakalah

AL-WAKALAH

A. Pendahuluan

Melihat kehidupan sekarang perlu kiranya kita mengetahui akad-akad dalam muamalah. Di dalam makalah ini akan kita bahas mengenai akad wakalah (perwakilan), yang semuanya itu sudah ada dan diatur dalam al Qur’an, Hadist, maupun dalam kitab-kitab klasik yang telah dibuat oleh ulama terdahulu. Untuk mengetahui tentang hukum wakalah, sumber-sumber hukum wakalah, dan bagaimana seharusnya wakalah diaplikasikan dalam kehidupan kita.
Wakalah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena wakalah dapat membantu seesorang dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut, tetapi pekerjaan tersebut masih tetap berjalan seperti layaknya yang telah direncanakan. Hukum wakalah adalah boleh, karena wakalah dianggap sebagai sikap tolong-menolong antar sesama, selama wakalah tersebut bertujuan kepada kebaikan.

B.  Pengertian Wakalah  

Wakalah secara etimologi yang berarti al-hifdh pemeliharaan, al-Tafwidh penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan secara terminologi wakalah adalah pemberi kewenangan/ kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar’i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.^[1]

Para ulama memberikan definisi wakalah yang beragam, diantaranya yaitu: Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah, seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa wakalah adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.^[2]

Hal kaitannya dengan wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasannya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPer mengenai wakalah terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792 dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakil) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh wakalah seperti seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.^[3]

C.  Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma para ulama telah sepakat telah membolehkan wakalah, karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaika dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.

Dalam Hadis dari Sulaiman bin Yasar, bahwa wakalah bukan hanya diperintahkan diperintahkan oleh Nabi tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahwa Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah.(HR. Malik) dan Rasulullah juga pernah mewakilkan dalam membayar utang, mewakili dalam mengurus untanya.(HR. Bukhari dan Abu Hurairah).[4] Adanya wakalah juga terdapa dalam KHES Pasal 20 angka 19 dan KUHPerdata pasal 1792.

D.  Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun wakalah dalam KHES pasal 452 ialah:

1.    Wakil (orang yang mewakili)

2.    Muwakkil (orang yang mewakilkan)

3.    Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)

4.    Shighat (lafadz ijab dan qabul)^[5]

Adapun syarat yang menjadi wakalah sebagai berikut:

1.    Wakil (orang yang mewakilkan) dalam ketentuan pasal 457 KHES bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya disini seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan tetapi dengan adanya seizin walinya.

Dalam KUHPer pasal 1798 dijelaskan seorang perempuan dan anak yang belum dewasa itu dapat ditunjuk menjadi kuasa tetapi pemberi kuasa itu tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum kepada anak yang belum dewasa, dan seorang perempuan bersuami pun jika tanpa adanya bantuan dari suami, ia tidak beerwenang mengadakan tuntutan hukum.

2.    Muwakkil (orang yang mewakilkan) dalam ketentuan pasal 458 bahwa seseorang yang menerima kuasa harus sehat akal pikiran maksudnya tidak gila, orang yang berakal sehat dan tidak idiot serta ia cakap perbuatan hukum meski tidak perlu dewasa tapi dengan adanya izin dari walinya dan tidak berhak dan berkewajiban dalam transaksi karenanya itu dimiliki oleh pemberi kuasa.

3.    Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) dalam ketentuan pasal 459 sesuatu yang diwakilkan itu bisa berupa seseorang dan/ atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat filakukannya sendiri, memenuhi kewajiban, dan/ atau yang mendapatkan suatu hak dalam hal transaksi yang merupakan menjadi hak dan tanggung jawabnya.

4.    Shighat (lafadz ijab dan qabul) dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.^[6] Jadi akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya ijab dan qabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. (pasal 452 ayat 2 dan 4).

E.  Bentuk-bentuk Wakalah

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHES pasal 456 dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah:

1.    Wakalah Muqayyadah (khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES)

2.    Wakalah Mutlaqah, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (pasal 467 KHES)^[7]

Sedangkan KUHPer pasal 1795 dan 1796 Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan- tindakan yang menyangkut pengurusan.

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

F.  Hak dan Kewajiban dalam Wakalah

1.    KHES Buku II Pasal 457-500

Hak wakil

Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.

Kewajiban wakil        

Pemberi kuasa berkewajiban menyatakan jenis barang yang harus dibeli.

Hak muwakil   

Penerima kuasa berhak menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Kewajiban muwakil   

Wajib bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi karena kelalaiannya.

2.      KUHPerdata Bab XVI pasal 1792

Hak dan Kewajiban

a)      Kewajiban penerima kuasa:

-       Wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul.

-       Bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan kuasanya.

-       Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya.

-       Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

b)      Hak penerima kuasa:

-       Penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.

Hak dan Kewajiban

a)      Kewajiban pemberi kuasa:

-       Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya.

-       Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan tugasnya.

-       Memberikan upah kepada penerima kuasa atas jasanya.

a)      Hak pemberi kuasa:

-       Menerima laporan mengenai kegiatan-kegiatan penerima kuasa.

-       Menggugat penerima kuasa yang telah melakukan penyelewengan dan dapat pula mengajukan tuntutannya.

G.   Akibat Hukumnya

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu  atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan- tindakan yang menyangkut pengurusan

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab 5 dan 7 Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya penerima kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat.^[8]

H. Tujuan Adanya Wakalah

Pada hakikatnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama/ kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan beburuk sangka. Dan sisi lainnya wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si muwakkil akan terbantu dalam pekerjaanya, dan si wakil tidak kehilangan pekerjaanya.^[9] 

I.  Berakhirnya Wakalah

Berhentinya akad wakalah ini bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1.    Salah satu pihak meninggal dunia.

2.    Telah berakhirnya atau telah sempurnanya aktivitas atau urusan yang diwakilkan.

3.    Jika muwakkil memberhentikan wakilnya, hal ini terjadi dalam kondisi apapun sekalipun tanpa adanya kesalahan dari wakil.

4.    Wakil memberhentikan dirinya sendiri.

5.    Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan atau wewenang muwakkil.

KHES pasal 523 sedangkan KUHPer pasal 1813-1819.^[10]

J.  Kesimpulan

Wakalah adalah suatu transaksi dimana seorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam pekerjaanya/ perkara ketika masih hidup. Ijma para ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Wakalah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakalah dalam KHES pasal 452 ialah:

1.      Wakil (orang yang mewakili)

2.      Muwakkil (orang yang mewakilkan)

3.      Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)

4.      Shighat (lafadz ijab dan qabul)

Suatu pekerjaan boleh diwakilkan apabila dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya hukum pekerjaan itu dapat gugur jika digantikan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan yaitu yang tidak ada campur tangan dari perwakilan. Selain itu terdapat hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dijalankan dalam pelaksanaan wakalah ini, supaya tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuan diadakan suatu wakalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Ali., Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Bariliati, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Isnawati Rais, dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.

Lathif, AH. Azharuddin,  Fiqh Muamalat, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

---

^[1] Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal 171

^[2] Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), hal 179

^[3] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal 187

^[4] Ibid., hal 188

^[5] Isnawati Rais dan Hasanudin, Op.Cit., hal.182

^[6] Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 356

^[7] Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 135

^[8] KUHPerdata Pasal 1792-1799

^[9] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Op.Cit, hal 191

^[10] Isnawati Rais dan Hasanudin, Op.Cit, hal 184